Perserikatan Bangsa - Bangsa / PBB

Sejarah PBB

            Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi dunia yang bertujuan menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Sejarah lahirnya PBB tidak lepas dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang diprakasai oleh Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson pada 10 Januari 1920. LBB bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali Perang Dunia I (1914-1918) dan menciptakan perdamaian serta keamanan dunia dari peperangan antar Negara.

            Tetapi, LBB tidak memiliki sanksi terhadap anggotanya apabila melakukan peperangan dengan Negara lain. Hal ini dapat dilihat dari kegagalan LBB mencegah Perang Dunia II pada 1942.

            Hal tersebut mendorong presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt dan perdana mentri Inggris Winston Churcill untuk mengadakan pertemuan di atas kapal Augusta di Samudra Atlantik yang akhirnya menghasilkan suatu persetujuan yang disebut Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang isinya sebagai berikut :
1.      Setiap bangsa tidak dibenarkan melakukan perluasan wilayah.
2.      Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri.
3.      Setiap bangsa berhak ikut serta dalam perdagangan internasional.
4.      Menciptakan perdamaian dunia agar setiap bangsa dapat hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.

            Pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan dipelopori oleh 5 negara yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis dan Republik Rakyat Cina (RRC) Piagam Atlantic ditandatangani oleh 50 negara dan Piagam Atlantic resmi dijadikan dasar berdirinya PBB.

Latar Belakang PBB

            Perang Dunia II yang telah memakan korban demikian besar baik jiwa dan materil telah mendorong negara-negara didunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan China untuk membentuk organisasi Internasional yang dapat menciptakan perdamaian dunia.

Tujuan PBB

a)      Mempertahankan perdamaian dan keamanan Internasional.

b)      Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan prinsip menentukan nasib sendiri dari bangsa-bangsa.

c)      Melakukan kerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan internasional, dan dalam menggalakkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta kemerdekaan-kemerdekaan fundamental.

d)      Menjadikan PBB sebagai pusat bagi kesatuan aksi bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama diatas.

Syarat Menjadi Anggota PBB

•       Negara merdeka.

•       Negara yang cinta damai.

•       Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.

•       Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.

Logo PBB

•       Warna latar belakang Biru dan warna lambang yang berwarna putih. Warna biru dan Putih merupakan warna-warna resmi dalam PBB.

•       Gambar Peta Dunia melambangkan semua masyarakat dunia. Maksudnya yaitu PBB adalah sebuah organisasi untuk seluruh negara-negara di dunia yang berdaulat.

•       Gambar Untaian Ranting Zaitun melambangkan simbol perdamaian Dunia. Artinya, PBB menjaga dan mengupayakan untuk terciptanya perdamaian di seluruh dunia.

Struktur Organisasi PBB

1. Majelis Umum (General Asembly)     

            Semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang Majelis umum terdiri dari seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu suara. Majelis Umum bersidang sekali setahun.

Tugas dan wewenang Majelis Umum adalah sebagai berikut:

• Membicarakan persoalan-persoalan yang tercantum dalam PBB.
• Membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia.
• Memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial, menerima anggota baru, dan mengangkat Sekretaris Jenderal yang mengepalai Sekretariat.
• Menetapkan anggaran belanja PBB.
• Memiliki wewenang mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal piagam PBB.

2. Dewan Keamanan (Security Council)        

            Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota yang terdiri atas 5 anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Inggris dan Cina, serta 10 anggota tidak tetap yang dipilih Majelis Umum untuk masa keanggotaan dua tahun.

Tugas dan wewenang Dewan Keamanan adalah sebagai berikut :

a)      Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai.

b)      Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan.

c)      Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional.

d)      Mengawasi wilayah-wilayah sengketa.

Dewan ini memiliki 54 anggota yang bertugas untuk jangka waktu tiga tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun. Pemungutan suara atau voting di Dewan Ekonomi dan Sosial didasarkan pada suara mayoritas anggota. Dengan pertimbangan setiap anggota memiliki satu suara.

           

Fungsi dan wewenang yang dimiliki Dewan Ekonomi dan Sosial PBB :

            Fungsi Dewan Ekonomi dan Sosial mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, Dewan Ekonomi dan Sosial mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah Dewan Ekonomi dan Sosial yang paling aktif.

4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)

Fungsi Dewan Perwalian antara lain :

a)      Membangun dan mengembangkan taraf hidup daerah perwalian sehingga mampu membentuk negara sendiri.

b)      Mendorong daerah perwalian untuk menghormati hak-hak asasi manusia.

c)      Melaporkan hasil pengawasan pada daerah perwalian kepada Majelis Umum PBB.

5. Mahkamah Peradilan Internasional (International Court of Justice)

            Mahkamah Peradilan Internasional berfungsi menyelesaikan pertikaian hukum antar negara-negara. Mahkamah Peradilan Internasional terdiri dari 15 Hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan dengan voting bebas.

Tugas Mahkamah Internasional sebagai berikut :

a)      Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antarnegara-negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih.

b)      Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antarnegara-negara anggota PBB.

c)      Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.

6. Sekretariat (Secretariat)

            Sekretariat bertugas melaksanakan berbagai pekerjaan operasional PBB sehari-hari. Tugas-tugas Sekretariat PBB biasanya melekat pada fungsi dan wewenang dari seluruh organ penting PBB.

            Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dipilih oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Tugas utama Sekretaris Jenderal sebagai berikut :

a)      Melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB.

b)      Menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada Majelis Umum.

c)      Menyiapkan, mengumumkan dan melaksanakan segala keperluan badan-badan PBB.

d)      Mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian internasional.

Berikut ini adalah Sekretaris Jenderal PBB dan masa jabatan yang diembannya :

1. Trygve Lie dari Norwegia  (Februari 1946 - November 1952)
2. Dag Hammarskjold dari Swedia (April 1953 - September 1961)
3. U Thant dari Burma / Myanmar (November 1961 - Desember 1971)
4. Kurt Waldheim dari Austria (Januari 1972 - Desember 1981)
5. Javier Perez de Cuellar dari Peru (Januari 1982 - Desember 1991)
6. Boutros Broutos Ghali dari Mesir (Januari 1992 - Desember 1996)
7. Kofi Annan dari Ghana (Januari 1997 - Desember 2006)

6. Hak Veto dalam PBB

            Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Dalam sejarahnya, hak veto dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Negara itu ialah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, China. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB dipilih berdasarkan hasil Perang Dunia II. Kelima negara tersebut adalah pemenang dari Perang Dunia II. Tujuan dari pemberian hak veto pada awalnya ialah untuk melindungi kepentingan para pendiri PBB, dimana hal tersebut hanya diperuntukkan bagi negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II. Hak veto melekat pada kelima negara tersebut berdasarkan Pasal 27 Piagam PBB.

Fungsi PBB

ž  Menciptakan dan menjaga perdamaian dan  keamanan internasional.

ž  Wadah atau media negara-negara anggota dalam memecahkan masalah dengan negara lain.

ž  Menjembatani kepentingan-kepentingan internasional antarnegara anggotanya dalam masalah hubungan internasional.

Asaz PBB

1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Peran PBB dalam Bidang Keamanan, Perdamaian, dan Kemerdekaan

• Telah berhasil menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda (masalah Irian Barat).
• Menyelesaikan masalah penjajahan di beberapa daerah Afrika sehingga munculnegara ± negara di Afrika menjadi Negara merdeka.
• Penyelesaian konfrontasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang penempatan peluru kendali / nuklir di Kuba.
• Penyelesaian konflik di Timur  Tengah mengenai Terusan Suez.
• Membantu meredakan krisis di Libanon.
• Misi paninjauan PBB untuk membantu memisahkan pasukan setelah timbul peperangan antara India dan Pakistan.

Proses Terbentuknya PBB

Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan perjalanan panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dan kegiatan-kegiatan, antara lain :

1. Piagam Atlantik (Atlantic Charter) merupakan naskah pertama yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya PBB.

2. Konferensi San Francisco merupakan konferensi terakhir dalam rangkaian kegiatan terbentuknya PBB. Konferensi San Fransisco berlangsung selama 2 bulan yakni dari tanggal 25 April sampai 26 Juni 1945. Peserta konferensi berjumlah 50 negara yakni 47 negara penandatanganan Declaration of the United Nations ditambah Ukraina, Belarusia, dan Argentina. Kelima puluh negara ini dikenal sebagai negara anggota pendiri (original members) atau anggota asli.

Konferensi ini menyetujui dan menandatangani Piagam Perdamaian (Charter of Peace) yang kemudian piagam ini menjadi Piagam PBB (United Nations Charter).  Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menandatangani Piagam Perdamaian, maka anggota asli berjumlah 51 negara. Piagam perdamaian itu baru disahkan oleh pemerintah masing-masing negara peserta pada tanggal 24 Oktober 1945. Pada tanggal 10 Januari 1946 Majelis Umum PBB bersidang pertama kali di London (Inggris). Sidang-sidang berikutnya diselenggarakan setiap tahun di markas besar PBB di Lake Succes, New York (Amerika Serikat).

Isi Pokok Piagam Atlantik :

• Tidak diperkenankan melakukan perluasan wilayah.
• Setiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahnya sendiri.
• Semua negara diperkenankan ikut serta dalam perdagangan internasional.
• Mengusahakan perdamaian dunia di mana setiap bangsa dapat hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan.
• Menolak jalan kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan internasional.

Badan - badan di bawah PBB

1. FAO (Food and Agriculture Organization). Badan ini mengurusi usaha-usaha untuk mengatasi masalah kelaparan. FAO berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia. Tugasnya meningkatkan efisiensi dan distribusi makanan dan hasil-hasil pertanian ke berbagai pelosok dunia.
2. IMO (International Maritime Organization), Organisasi yang membawahi masalah kelautan.
3. UNESCO (United Nations Educational Scientific And Cultural Organization), UNESCO adalah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerja sama antarbangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan.
4.  UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund) UNICEF adalah Organisasi Dana Perkembangan anak-anak Internasional PBB. Tugasnya memberikan bantuan dalam rangka menyejahterakan ibu dan anak. UNICEF didirikan pada tanggal 11 1946 di New York, Amerika Serikat. kan hak asasimanusia, dan penegakan keadilan.
5. IMF (International Monetary Fund) IMF adalah Dana Moneter Internasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington DC Amerika Serikat. IMF bertujuan memajukan kerja sama di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga memperluas kesempatan kerja.
6.  ILO (International Labour Organization) ILO adalah Organisasi Perburuhan Internasional. Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 April 1919 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Pada tahun 1946 organisasi ini diterima sebagai organisasi khusus dalam PBB. Organisasi ini bertugas memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuhan.
7.  IBRD (International Bank for Reconstruction And Development) IBRD adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat.
8. UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees) atau Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya melindungi hak-hak pengungsi di seluruh dunia.
9. WHO (World Health Organization) WHO adalah Organisasi Kesehatan Sedunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang.
10.  IMCO (Inter Govermental Maritime Consultative Organization) IMCO merupakan Organisasi Konsultasi Maritim Antar Pemerintah. Organisasi ini berdiri pada tanggal 13 Januari 1959. Bertujuan memberi nasihat dan konsultasi guna memajukan kerja sama antaranggota. IMCO berkedudukan di London, Inggris.
11. ITU (International Telecommunication Union) ITU merupakan Persatuan Telekomunikasi Internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1865 dan diterima sebagai organisasi di bawah PBB pada tahun 1947. Tujuan ITU adalah untuk menghimpun kerja sama internasional yang melayani masyarakat pengguna telepon, telegram, dan radio. Markas ITU di Jenewa, Swiss.
12. WMO (World Meteorogical Organization), WMO merupakan Organisasi Meteorologi Sedunia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 23 Maret 1950. Organisasi ini bertujuan saling tukar laporan mengenai cuaca dengan standar internasional. Markas WMO di Jenewa, Swiss.

Keanggotaan PBB

lndonesia keluar dari PBB 7 Januari 1965. Karena malaysia diterima sbg anggota PBB, sedangkan saat itu Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia.
Pemerintah Soekarno menganggap PBB telah menjadi boneka Imperaliasme dan neo-kolonialisme Amerika dan sekutunya. Anggapan ini terjadi setelah Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
Presiden Soekarno melihat PBB hanya menjadi boneka. Banyak negara anggota hanya diam dan pasrah.

ž  Anggota asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Fransisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara.

ž  Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasar syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB.

Syarat-syarat adalah sebagai berikut :

1. Negara merdeka.
2. Negara yang cinta damai.
3. Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.
4. Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.
5. Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kerangka PBB.

Negara - negara PBB

24 Oktober 1945	Argentina
24 Oktober 1945	Belarus
24 Oktober 1945	Brasil
24 Oktober 1945	Chili
24 Oktober 1945	Cina
24 Oktober 1945	Kuba
24 Oktober 1945	Denmark
24 Oktober 1945	Republik Dominika
24 Oktober 1945	Mesir
24 Oktober 1945	El Salvador
24 Oktober 1945	Perancis
24 Oktober 1945	Haiti
24 Oktober 1945	Iran
24 Oktober 1945	Lebanon
24 Oktober 1945	Luksemburg
24 Oktober 1945	Selandia Baru
24 Oktober 1945	Nikaragua
24 Oktober 1945	Paraguay
24 Oktober 1945	Filipina
24 Oktober 1945	Polandia
24 Oktober 1945	Federasi Rusia
24 Oktober 1945	Arab Saudi
24 Oktober 1945	Suriah
24 Oktober 1945	Turki
24 Oktober 1945	Ukraina
24 Oktober 1945	Britania Raya
24 Oktober 1945	Amerika Serikat
25 Oktober 1945	Yunani
30 Oktober 1945	India
31 Oktober 1945	Peru
01 Nopember 1945	Australia
02 Nopember 1945	Kosta Rika
02 Nopember 1945	Liberia
05 Nopember 1945	Kolombia
07 Nopember 1945	Meksiko
07 Nopember 1945	Afrika Selatan
09 Nopember 1945	Kanada
13 Nopember 1945	Ethiopia
13 Nopember 1945	Panama
14 Nopember 1945	Bolivia
15 Nopember 1945	Venezuela
21 Nopember 1945	Guatemala
27 Nopember 1945	Norwegia
10 Desember 1945	Belanda
17 Desember 1945	Honduras
18 Desember 1945	Uruguay
21 Desember 1945	Ekuador
21 Desember 1945	Irak
27 Desember 1945	Belgia
19 Nopember 1946	Afganistan
19 Nopember 1946	Islandia
19 Nopember 1946	Swedia
16 Desember 1946	Thailand
30 September 1947	Pakistan
30 September 1947	Yaman
19 April 1948	Myanmar
11 Mei 1949	Israel
28 September 1950	Indonesia
14 Desember 1955	Albania
14 Desember 1955	Austria
14 Desember 1955	Bulgaria
14 Desember 1955	Kamboja
14 Desember 1955	Finlandia
14 Desember 1955	Hongaria
14 Desember 1955	Irlandia
14 Desember 1955	Italia
14 Desember 1955	Yordania
14 Desember 1955	Republik Demokratik Rakyat Laos
14 Desember 1955	Libya
14 Desember 1955	Nepal
14 Desember 1955	Portugal
14 Desember 1955	Rumania
14 Desember 1955	Spanyol
14 Desember 1955	Sri Lanka
12 Nopember 1956	Maroko
12 Nopember 1956	Sudan
12 Nopember 1956	Tunisia
18 Desember 1956	Jepang
08 Maret 1957	Ghana
17 September 1957	Malaysia
12 Desember 1958	Guinea
20 September 1960	Benin
20 September 1960	Burkina Faso
20 September 1960	Kamerun
20 September 1960	Republik Afrika Tengah
20 September 1960	Chad
20 September 1960	Kongo (Republik)
20 September 1960	Pantai Gading
20 September 1960	Siprus
20 September 1960	Republik Demokratik Kongo
20 September 1960	Gabon
20 September 1960	Madagaskar
20 September 1960	Niger
20 September 1960	Somalia
20 September 1960	Togo
28 September 1960	Mali
28 September 1960	Senegal
07 Oktober 1960	Nigeria
27 September 1961	Sierra Leone
27 Oktober 1961	Mauritania
27 Oktober 1961	Mongolia
14 Desember 1961	Republik Bersatu Tanzania
18 September 1962	Burundi
18 September 1962	Jamaika
18 September 1962	Rwanda
18 September 1962	Trinidad dan Tobago
08 Oktober 1962	Aljazair
25 Oktober 1962	Uganda
14 Mei 1963	Kuwait
16 Desember 1963	Kenya
01 Desember 1964	Malawi
01 Desember 1964	Malta
01 Desember 1964	Zambia
21 September 1965	Gambia
21 September 1965	Maladewa
21 September 1965	Singapura
20 September 1966	Guyana
17 Oktober 1966	Botswana
17 Oktober 1966	Lesotho
09 Desember 1966	Barbados
24 April 1968	Mauritius
24 September 1968	Swaziland
12 Nopember 1968	Guinea Khatulistiwa
13 Oktober 1970	Fiji
21 September 1971	Bahrain
21 September 1971	Bhutan
21 September 1971	Qatar
07 Oktober 1971	Oman
09 Desember 1971	Uni Emirat Arab
18 September 1973	Bahama
18 September 1973	Jerman
17 September 1974	Bangladesh
17 September 1974	Grenada
17 September 1974	Guinea-Bissau
16 September 1975	Tanjung Verde
16 September 1975	Mozambik
16 September 1975	Sao Tome dan Principe
10 Oktober 1975	Papua Nugini
12 Nopember 1975	Komoro
04 Desember 1975	Suriname
21 September 1976	Seychelles
01 Desember 1976	Angola
15 Desember 1976	Samoa
20 September 1977	Djibouti
20 September 1977	Vietnam
19 September 1978	Kepulauan Solomon
18 Desember 1978	Dominika
18 September 1979	Saint Lucia
25 Agustus 1980	Zimbabwe
16 September 1980	Saint Vincent dan Grenadines
15 September 1981	Vanuatu
25 September 1981	Belize
11 Nopember 1981	Antigua dan Barbuda
23 September 1983	Saint Kitts dan Nevis
21 September 1984	Brunei Darussalam
23 April 1990	Namibia
18 September 1990	Liechtenstein
17 September 1991	Republik Rakyat Demokratik Korea
17 September 1991	Estonia
17 September 1991	Latvia
17 September 1991	Lituania
17 September 1991	Kepulauan Marshall
17 September 1991	Mikronesia (Negara Federasi)
17 September 1991	Republik Korea
02 Maret 1992	Armenia
02 Maret 1992	Azerbaijan
02 Maret 1992	Kazakhstan
02 Maret 1992	Kirgizstan
02 Maret 1992	Republik Moldova
02 Maret 1992	San Marino
02 Maret 1992	Tajikistan
02 Maret 1992	Turkmenistan
02 Maret 1992	Uzbekistan
22 Mei 1992	Bosnia dan Herzegovina
22 Mei 1992	roasia
22 Mei 1992	Slovenia
31 Juli 1992	Georgia
19 Januari 1993	Republik Ceko
19 Januari 1993	Slowakia
08 April 1993	Republik Makedonia bekas Yugoslavia
28 Mei 1993	Eritrea
28 Mei 1993	Monako
28 Juli 1993	Andorra
15 Desember 1994	Palau
14 September 1999	Kiribati
14 September 1999	Nauru
14 September 1999	Tonga
05 September 2000	Tuvalu
01 Nopember 2000	Serbia
10 September 2002	Swiss
27 September 2002	Timor Leste
28 Juni 2006	Montenegro

Penyelesaian Sengketa di bawah pengawasan PBB

Peran PBB dalam menyelesaikan sengketa secara damai, dapat dilakukan secara politik yaitu dilakukannya oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, sedangkan secara hukum dilakukan oleh Mahkamah Internasional. Sengketa yang ditangani Dewan Keamanan PBB :

1. Sengketa yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan cara yang tepat diantaranya negosiasi, mediasi, dan penyelidikan.
2. Peristiwa ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau agresi. Caranya adalah mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk memenuhi aturan atau tindakan yang ditetapkan.

Perkembangan Hubungan antara RI dengan PBB

Hubungan RI dengan PBB adalah ketika PBB ikut campur dalam persoalan Indonesia - Belanda pada waktu Agresi Militer Belanda Pertama pada tanggal 21 Juli 1947. RI selain berjuang dengan cara damai dan diplomasi baik pendekatan langsung dengan Belanda, juga melalui forum internasional.  Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada PBB maka pada tanggal 27 September 1950 Indonesia masuk menjadi anggota PBB sebagai anggota yang ke-60. Ketika Belanda masih tetap menduduki Irian Barat sehingga habis kesabaran bangsa Indonesia, oleh Presiden Soekarno dikumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961.

Fungsi dan Peran PBB

1.      Di Bidang Kesehatan

Memerangi HIV/AIDS lewat Program Bersama PBB mengenai HIV/AIDS (UNAIDS). Tujuannya adalah untuk mencegah penularan, memberikan perawatan dan bantuan, menurunkan kerentanan individu dan masyarakat, serta mengurangi dampak dari epidemi ini.

2.      Di Bidang Hak Asasi Manusia

a. Disetujui Deklarasi Hak Asasi Anak (1959).

b. Disetujui Perjanjian Internasional mengenai hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. (1966).

c. Disetujuinya Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

d. Disetujui Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

e. Disetujuinya Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum yang tidak Manusiawi atau Merendahkan Derajat (1984).

3.      Di bidang Perdamaian dan Keamanan Internasional

a. Membantu menyelesaikan sengketa antara indonesia dengan belanda lewat pembentukan Komisi Tiga Negara maupun Komisi PBB untuk indonesia (UNCI).

b. Dibentuk Organisasi Pengawasan Perdamaian PBB di Timur Tengah.

c. Dibentuk Kelompok Pengamat Militer PBB di India dan Pakistan (UNMOGIP) 1949.

d. Dibentuk Misi Perserikatan Transisional PBB di Timor-Timur  (UNTAET) 1999.

Note : Buat kalian yang mau ambil materi ini untuk tugas kalian silahkan tapi tolong jangan hanya di copy cat saja, tapi pelajari materinya agar kalian memahami apa yang akan kalian kerjakan.

Semoga bermanfaat ^^

Help coment & share, terimakasih ^^